Landasan yuridis adalah kata yang sering ditemukan pada umumnya ketika membahas mengenai aturan maupun regulasi terlebih dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen utama yang dimiliki oleh negara hukum (Rechtsstaat). Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (“UUD 1945”) tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan hal…
Dokumen legalitas adalah salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selain modal usaha. Dokumen legalitas adalah sesuatu dapat menjadi bukti apakah suatu perusahaan sudah terdaftar sebagai badan usaha yang sah atau belum. Selain itu, dokumen legalitas juga berfungsi untuk mengembangkan usaha, mempermudah dalam mengajukan pinjaman modal usaha, melindungi usaha…
Hukum Persaingan usaha dimasa COVID-19 menjadi hal perlu diamati, Semua negara mulai kembali bangun dari tidurnya untuk menghidupkan ekonominya agar tetap stabil pasca melandanya pandemic Coronavirus Disease (COVID-19) di seluruh dunia. Indonesia termasuk menjadi negara yang terdampak serius dan sedang berusaha untuk menciptakan kestabilan ekonomi bagi para pelaku usaha baik pelaku usaha besar, pelaku usaha…
Tinjauan yuridis adalah langkah yang secara umum bertujuan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Seiring dengan permasalahan hukum yang semakin hari semakin berkembang, dalam melakukan tinjauan yuridis diperlukan adanya suatu metode penelitian hukum sebagai…
Akuisisi adalah cara yang saat ini dominan digunakan oleh perusahaan khususnya dalam rangka memaksimalkan kemakmuran stakeholders perusahaan. Perkembangan dan perubahan usaha yang sedemikian cepat menuntut para pelaku usaha untuk mencari terobosan agar bidang usaha tetap berjalan dan bahkan terus berkembang. Dengan akuisisi, dua atau lebih badan usaha tetap eksis secara hukum dan badan usaha yang…
Sektor jasa konstruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan aktivitas pembangunan tersebut, diperlukan perizinan yang harus dimiliki oleh Badan-Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) khususnya dalam negeri (Indonesia) sebagai legalitas kegiatan perusahaan khususnya dalam melaksanakan jenis kegiatan Pekerjaan…
Lawyer adalah salah satu profesi yang banyak orang minati karena pekerjaan ini begitu menantang dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Pengacara adalah seseorang yang ahli dalam bidang hukum, yang tidak hanya bekerja untuk membela klien dihadapan hukum, tetapi juga memiliki banyak tugas lain yang dilakukan. Seorang Lawyer wajib memiliki nilai-nilai moral, yaitu nilai kemanusiaan, nilai…
Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah salah satu perizinan yang dibutuhkan para pengusaha tambang dalam melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan yang secara umum dimulai dari tahapan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Selain itu perizinan lainnya yang diperlukan yakni IUP Operasi Produksi (OP) yang meliputi tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Perizinan-perizinan…
Corporate Lawyer adalah salah satu dari sekian banyak profesi di bidang hukum selain advokat litigator, legal counsel, bank legal officer, company corporate attorney, official investigator, dosen, diplomat, dan banyak lagi. Seiring pasar global meluas, hal ini menuntut banyaknya lawyer-lawyer yang handal disertai pemahaman yang komprehensif tentang hukum perusahaan atau corporate law sangat diperlukan oleh pelaku…
Pada pertengahan bulan Januari awal tahun ini, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan baru mengenai kewajiban pemasokan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pelarangan Penjualan ke Luar Negeri dan Pedoman…